Thursday, 30 June 2016

Perlakuan suami terhadap isteri

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء : 19] link: http://quran.ksu.edu.sa/index.php?aya=4_19

Friday, 6 May 2016

Thursday, 28 April 2016

Alat pengendalian pencemaran udara

Beberapa alat pengendalian pencemaran udara, antara lain:

Separator (Siklon)
Kelebihan:

  1. Harganya cukup murah
  2. Tidak banyak bagian-bagian yang berputar
  3. Dapat digunakan dalam segala kondisi suhu operasi

Kekurangan:

  1. Hanya untuk ukuran partikel tertentu (relatif besar)
  2. Baku mutu konsentrasi partikulat yang telah ditetapkan Pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya dengan pengontrolan melalui siklon
Separator / Siklon

Electrostatic Precipitator (EP)
Kelebihan:
  1. Menghasilkan efisiensi yang sangat tinggi, walaupun untuk partikulat yang sangat kecil. 
  2. Dapat menangani volume gas yang besar dengan kehilangan tekanan yang kecil. 
  3. Dapat bekerja pada material kering ataupun basah (fumes, mists). 
  4. Dapat didesain pada berbagai tingkat suhu operasi. 
  5. Rendah biaya operasinya kecuali pada efisiensi yang sangat tinggi.
Kekurangan:
  1. Biaya kapital yang tinggi. 
  2. Tidak dapat menangani polusi gas. 
  3. Tidak begitu fleksibel, sekali pasang harus menggunakan kondisi operasi yang sama. 
  4. Perlu tempat yang luas dalam instalasi. 
  5. Kemungkin besar tidak dapat bekerja baik pada partikulat dengan “electrical resistivity" yang sangat tinggi. 
Electrostatic Precipitator (EP)

Fabric Filter (Baghouse Filter)
Kelebihan:
  1. Efisiensinya cukup tinggi walaupun untuk partikulat yang kecil. 
  2. Dapat dioperasikan pada kondisi partikulat yang berbeda-beda. 
  3. Dapat dioperasikan dalam volume alir yang berbedabeda. 
  4.  Memerlukan kehilangan tekanan yang relatip rendah. 
Kekurangan:
  1. Memerlukan lantai yang luas. 
  2. Material fabrics dapat rusak bila beroperasi pada suhu yang tinggi dan juga korosi. 
  3. Tidak dapat beroperasi pada keadaan basah (moist). 
  4. Kadang-kadang dapat terbakar atau meledak. 
Fabric Filter (Baghouse Filter)

Sumber : PermenLH Nomor 12 Tahun 2010

Tuesday, 5 April 2016

Pemulihan Lingkungan Hidup

Pemulihan merupakan bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan :
Penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemarRemediasi, yaitu: upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.Rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.Restorasi, yaitu upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.Cara lain yang sesuai dengan perkembangan iptek

Lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak harus dipulihkan dan sedapat mungkin kembali seperti keadaan semula, sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tindakan pemulihan lingkungan hidup ini berlaku bagi lingkungan hidup publik yang menjadi hak dan wewenang pemerintah serta lingkungan masyarakat yang mencakup hak dan wewenang perorangan maupun kelompok orang.

Jenis kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup:

Kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah B3. Pencemaran atau rusaknya lingkungan dapat terjadi karena tidak patuhnya usaha dan/atau kegiatan perorangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengolah limbah dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu mereka dituntut untuk merealisasikan kewajibannya dengan membangun IPAL, IPU dan instalasi lainnya dan mengoperasionalkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup dan masyarakat. Nilai kerugian dalam hal ini minimal sebesar biaya pembangunan dan pengoperasian instalasi tersebut.

Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup.

Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup.

Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tuesday, 5 January 2016

Monday, 4 January 2016

Harga BBM Turun tanggal 5 Januari 2016

Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per tanggal 5 Januari 2016. Penurunan harga BBM tersebut disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia. Sebelumnya Pemerintah berencana memungut Rp. 200 s/d Rp. 300 per liter pemakaian BBM yang akan digunakan sebagai Dana Ketahanan Energi (DKE). Akan tetapi, Pemerintah melakukan penundaan terkait penarikan dana untuk DKE tersebut.

Berikut rincian Harga BBM Turun tanggal 5 Januari 2016:



Monday, 28 December 2015

Persyaratan tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Persyaratan tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Persyaratan tempat penyimpanan sementara limbah B3

Lokasi Penyimpanan Limbah B3;
(1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
(2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dapat berupa:
a. bangunan;
(a. Limbah B3 kategori 1; b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum, Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus)
paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari; b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
c. memiliki saluran drainase dan bak penampung
b. tangki dan/atau kontainer;
(a. Limbah B3 kategori 1; b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum)
c. silo;
(a. Limbah B3 kategori 1; b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus)
d. tempat tumpukan limbah (waste pile);
(Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus)
e. waste impoundment;
(Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus)
f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(a. Limbah B3 kategori 1; b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus)

Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.

bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.

terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.

memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.

lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.

mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.

bangunan dilengkapi dengan simbol.

dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.

Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas

Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpanan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.

Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
kontruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.
kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.

dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada
lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
bak penampung harus dibuat kedap air;
saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
S tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
S lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.

Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.

Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
bak penampung harus dibuat kedap air.
kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.

Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
bak penampung harus dibuat kedap air.
kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.

Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;

Peralatan penanggulangan keadaan darurat
a. alat pemadam api; dan
b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai

Sumber:
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran LB3 oleh Pemerintah Daerah

Sunday, 27 December 2015

Kewenangan penerbitan rekomendasi UKL-UPL


Kewenangan penerbitan rekomendasi UKL-UPL

Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 

Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri (dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012) dan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kriteria dan kewenangannya.

Kemudian siapa yang berwenang menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL?

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan bahwa:
(1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan bahwa:
Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dilakukan oleh:
a. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau
c. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri.

Jadi ketentuan teknis terkait dengan pemeriksaan dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan, menyatakan bahwa:
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; b. kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; atau c. kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.  

Kesimpulan:
Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; b. kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; atau c. kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, jika telah ada pendelegasian sebagian wewenang tersebut.

Jenis-jenis perizinan di bidang lingkungan hidup

Jenis-jenis perizinan di bidang lingkungan hidup

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut adalah jenis-jenis perizinan di bidang lingkungan hidup:

Izin Lingkungan 
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan).

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administtraif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi: 
1) izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi: 
    a) izin penyimpanan limbah B3; 
    b) izin pengumpulan limbah B3 
    c) izin pemanfaatan limbah B3; 
    d) izin pengolahan limbah B3; 
    e) izin penimbunan limbah B3;
    f) izin pengangkutan limbah B3
2) Izin dumping ke laut; 
3) izin pembuangan air limbah; 
4) izin pembuangan air limbah ke laut; 
5) izin pembuangan air limbah melalui injeksi; 
6) izin pembuangan emisi ke udara
7) izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah alias land application

terima kasih atas saran-nya, sudah ditambahkan.



Izin penyimpanan sementara limbah B3

Pasal 12 PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakah bahwa:
  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. 
  2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya. 
  3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3. 
  4. Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3: a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.
Berdasarkan Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dengan memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3. 

Bagaimana jika terdiri dari berbagai macam sumber limbah B3?
Jika melihat dari persyaratan yang diwajibkan untuk memperoleh izin penyimpanan limbah B3, maka hal itu dapat dilakukan jika usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud berada pada satu badan usaha dan izin lingkungan yang sama. Jika berbeda secara aturan ini tidak diperbolehkan, karena kewajiban penyimpanan wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3 (lihat lagi pasal 12 di atas)

*Disclaimer on
Izin penyimpanan sementara limbah B3

Saturday, 26 December 2015

Siapa yang melakukan penilaian UKL-UPL


Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa:
(1)   Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada:
a.       Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:
1.      di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
2.      di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
3.      di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
4.      di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
b.      Gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:
1.      di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
2.      di lintas kabupaten/kota; dan/atau
3.      di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
c.       Bupati/walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
(2)   Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKLUPL.
(3)   Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKLUPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
(4)   Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
(5)   Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa:
(1)   Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
(2)   Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.       persetujuan; atau
b.      penolakan.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa:
Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dilakukan oleh:
a.       pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
b.      kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau
c.       kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, menyatakan bahwa:
(3)   Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dengan melibatkan:
a.       instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

b.      instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air


Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan peruntukannya tidak terlampaui akibat dari pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
Guna menjamin tidak terlampauinya daya dukung dan daya tampung, gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian ilmiah yang memuat paling sedikit: 
  1. Perhitungan daya tampung media air; 
  2. Parameter yang ditetapkan dan angka baku mutu air limbah; 
  3. Karakteristik air limbah yang dibuang; 
  4. Karakteristik usaha dan/atau kegiatan; 
  5. Dampak pembuangan; 
  6. Peraturan perundang-undangan terkait dengan baku mutu air limbah; dan 
  7. Rekomendasi baku mutu air limbah baru
Pelaksanaan kajian ilmiah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
Hasil kajian ilmiah digunakan untuk menyatakan: 
  1. belum terlampauinya daya dukung dan daya tampung; atau 
  2. telah terlampauinya daya dukung dan daya tampung.
Jika hasil kajian menunjukan baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran belum terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan nilai baku mutu air limbah yang sama dengan Peraturan Menteri ini
Jika hasil kajian menunjukan baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran telah terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan nilai baku mutu air limbah yang lebih spesifik dan/atau lebih ketat dari baku mutu air limbah dalam Peraturan Menteri ini
Terhadap baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), bupati/walikota wajib menggunakannya dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air, kecuali diperoleh baku mutu lain yang lebih ketat dari hasil kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke sumber air.
Dalam hal gubernur belum melakukan kajian ilmiah dan/atau menetapkan baku mutu air limbah yang lebih spesifik dan/atau lebih ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bupati/walikota dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menggunakan baku mutu lebih ketat yang diperoleh dari hasil kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke sumber air
Dalam hal air limbah dibuang ke laut, Menteri dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke laut wajib menggunakan baku mutu air limbah yang diperoleh dari hasil kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke laut.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)


Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan bahwa:
“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Amdal merupakan salah satu instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal.

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
a.    besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b.    luas wilayah penyebaran dampak;
c.    intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d.   banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e.    sifat kumulatif dampak;
f.     berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g.    kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
a.    pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b.    eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c.    proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d.   proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e.    proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f.     introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik (termasuk produk rekayasa genetic);
g.    pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h.    kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
i.      penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen amdal memuat:
a.    pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b.    evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
c.    saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d.   prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
e.    evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f.     rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dan dapat meminta bantuan kepada pihak lain serta dengan melibatkan masyarakat (1. yang terkena dampak; 2. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 3. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal)
Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui: a) pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan b) konsultasi publik.
Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Masyarakat dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.
Penyusun amdal (pemrakarsa/pihak lain) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri. Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dan wajib sesuai dengan tata ruang.
Dokumen amdal terdiri dari:
1.    Kerangka Acuan, menjadi dasar untuk penyusunan Andal dan RKL-RPL
2.    Andal, dan
3.    RKL-RPL

Penyusunan dokumen amdal wajib menggunakan pendekatan studi:
1.    Tunggal
Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota

2.    Terpadu
Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.

3.    Kawasan
Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.


Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang telah berlisensi yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Komisi Penilai Amdal mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL

Keanggotaan dan Tugas Komisi Penilai Amdal:
1.    Ketua

KPA Pusat
KPA Provinsi
KPA Kabupaten/Kota
berasal dari Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan dijabat oleh Pejabat Eselon I.

berasal dari Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan dijabat oleh Pejabat Eselon II
berasal dari Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan dijabat oleh Pejabat Eselon II
Ketua memiliki tugas sebagai berikut:.
a.       menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
b.      menerbitkan persetujuan KA;
c.       memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan;
d.      menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada:
1)      Menteri untuk KPA pusat;
2)      gubernur untuk KPA provinsi; dan
3)      bupati/walikota untuk KPA kabupaten/kota

2.    Sekretaris,
KPA Pusat
KPA Provinsi
KPA Kabupaten/Kota
berasal dari Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan dijabat oleh Pejabat Eselon II.

berasal dari Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan dijabat oleh Pejabat Eselon III
berasal dari Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan dijabat oleh Pejabat Eselon III
Sekretaris memilki tugas sebagai berikut:
a.    sebagai ketua tim teknis;
b.    membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
c.    menyusun rumusan konsep persetujuan KA;
d.   menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
e.    mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA berhalangan;
f.     menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
g.    menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
h.    merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; 9. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
i.      merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.

3.    Anggota
KPA Pusat
KPA Provinsi
KPA Kabupaten/Kota
1.         instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
2.         instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3.         instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
4.         instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
5.         instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
6.         instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
7.         instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
8.         instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan;
9.         instansi Pusat yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;
10.     instansi Pusat yang terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
11.     wakil pemerintah provinsi yang bersangkutan;
12.     wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
13.     ahli di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14.     ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
15.     ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
16.     organisasi lingkungan hidup;
17.     masyarakat terkena dampak; dan/atau
18.     unsur lain sesuai kebutuhan.
1.          instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang provinsi;
2.          instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi;
3.          instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal provinsi;
4.          instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan provinsi;
5.          instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan provinsi;
6.          instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan provinsi;
7.          instansi Pusat dan/atau daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
8.          wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
9.          wakil pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
10.      pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi yang bersangkutan;
11.      ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
12.      ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
13.      organisasi lingkungan hidup;
14.      masyarakat terkena dampak; dan/atau
15.      unsur lain sesuai kebutuhan.
1.        instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kabupaten/kota;
2.        instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
3.        instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kabupaten/kota;
4.        instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan kabupaten/kota;
5.        instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan kabupaten/kota;
6.        instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kabupaten/kota;
7.        wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
8.        ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
9.        ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
10.    wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
11.    masyarakat terkena dampak; dan
12.    unsur lain sesuai kebutuhan.
Anggota KPA memiliki tugas sebagai berikut:
memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:
a.    kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
b.    kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
c.    pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
d.   kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
e.    aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Komisi penilai amdal (KPA) dibantu oleh:
1.    Tim Teknis Komisi penilai amdal yang selanjutnya disebut Tim Teknis.
mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, Andal, dan RKLRPL kepada KPA

2.    Sekretariat Komisi penilai amdal